Landasan Yuridis MBKM

A.LANDASAN YURIDIS 

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka berdasar pada 

landasan yuridis, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

5. Peraturan republic Indonesia Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Ristek Dikti tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan 

Tinggi di era 4.0; 

9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia 

Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Statuta 

Universitas Pendidikan Indonesia;

10. Ketetapan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 

005./Senat Akd./UPI-SK/X/2010 tentang Re-desain Pendidikan 

Profesional Guru; 

11. Ketetapan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 004 tahun 

2020 tentang Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum UPI tahun 

2018.